Marketing Campaign Planning Template

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang mempersoalkan syarat pendidikan dan keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima. Putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut dibacakan dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Selasa malam (6/10/2026). Dalam perkara yang diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya, MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena bukan peserta Pilpres 2024. MK juga menyatakan tahapan perselisihan hasil pemilu telah terlewati. Dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA. Namun, MK menegaskan kewenangan dalam perkara PHPU tidak dapat digunakan untuk membatalkan keterpilihan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden.